Dance Version Crazy - S'G

Dance Version Crazy - S'G

Dance Part 2

Dance Version Crazy - S'G 3#

Dance Version - S'G 2#

Karnaval untuk Dukung Pelestarian Wayang

 

 

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, untuk melestarikan wayang,  antara lain dengan menggelar Karnaval Wayang pada 18 Februari mendatang.

Bermacam-macam kostum wayang akan ditampilkan dalam karnaval yang dimulai dari Lapangan Kotabarat menuju Balaikota Solo sepanjang 3,8 kilometer.
Kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo juga dimaksudkan untuk memeriahkan hari jadi ke-267 Kota Solo.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo Widdi Srihanto mengatakan, ada 1.600 peserta yang akan mengikuti karnaval. Mereka berasal dari pelajar sekolah, anggota sanggar kesenian, karang taruna, instansi, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya.
”Kami ingin sekaligus menegaskan bahwa wayang sebagai ikon Kota Solo Peserta akan mengenakan kostum wayang, seperti wayang Mahabarata, Ramayana, wayang golek atau menak, wayang potehi, dan wayang gedog atau panji, wayang kancil, wayang suluh dan wayang wahyu,” kata Widdi.
Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD nantinya akan menggunakan kostum wayang dan ikut dalam rombongan kirab. Demikian pula dengan para kepala satuan kerja perangkat daerah.
Menurut penanggung jawab kirab, Bambang Suhendro, peserta sebelumnya mengikuti workshop selama empat kali mengenai pembuatan dan peragaan kostum serta rias wayang. Kegiatan ini sekaligus diharapkan mendorong kreativitas masyarakat.
”Kalau 1.600 peserta sewa kostum semua kan tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka kami ajari untuk membuat kostum sendiri dari bahan-bahan yang ada di rumahnya, seperti irah-irahan atau hiasan kepala,” kata Bambang.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Solo Joko Pangarso mengatakan, ada enam panggung yang akan dibangun sepanjang jalan yang dilewati peserta karnaval. Panggung ini akan menampilkan kelompok karawitan yang akan memainkan gamelan yang menjadi musik pengiring langsung kirab peserta.
Selain itu, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk melibatkan kelompok pehobi otomotif dan sepeda ontel untuk memasang kendaraannya di sepanjang jalan. Selain sebagai pagar, kendaraan itu diharapkan dapat memancarkan suara gending yang disiarkan Radio Republik Indonesia Surakarta melalui gelombang radio.
Dengan demikian, suara gamelan akan terdengar sepanjang jalan tanpa putus. ”Tantangan kami selama ini adalah manajemen penonton karena karakter orang Solo selalu ingin merangsek ke tengah melihat karnaval dari dekat sehingga jalannya karnaval tidak bisa menjadi tontontan yang apik karena penuh dengan orang yang berbaur dengan peserta,” kata Joko.

Soeharto Akan Tetap Dapat Gelar Pahlawan

.

 Mantan Presiden Soeharto.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidangnya hari ini Kamis (9/2/2012) sore telah memutuskan untuk menolak pengujian Pasal 1 angka 4 UU nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pengajuan pasal ini awalnya diajukan 11 Aktivis 1998 ke Mahkamah Konstitusi, karena menganggap Presiden RI II Soeharto tidak layak mendapat gelar sebagai Pahlawan.
"Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, menurut Mahkamah permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan menolak permohonan para Pemohon," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan dalam sidang tersebut.
Adapun pasal 1 angka 4 UU 20/2009 yang diujikan dalam sidang itu, berbunyi , 'Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia'.
Sementara 11 aktivis itu berpendapat, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 ini harus diperluas tafsirnya, yaitu dengan memandang bahwa warga negara yang mendapat gelar pahlawan nasional bukan hanya yang gugur karena membela bangsa dan negara tetapi juga membela kebenaran selama berjuang melawan ketidakadilan.
Mereka dalam gugatannya meminta MK agar pasal-pasal tersebut diberlakukan konstitusional bersyarat yaitu sepanjang dimaknai pemberian gelar pahlawan tidak diberikan kepada warga negara yang semasa hidupnya menjadi pemimpin yang diktator, diduga kuat melakukan pelanggaran HAM, dan atau tindak pidana korupsi dan menyengsarakan kehidupan rakyat seperti yang dilakukan Soeharto.
Sosok Soeharto dianggap tidak sesuai dengan tafsir sosok pahlawan dalam pasal yang diujikan, di mana bersifat rela berkorban, keberanian dan kestaria.
Terhadap dalil para pemohon ini, Mahkamah berpendapat pasal yang diujikan tersebut bukan merupakan definisi yang utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi dari gelar "Pahlawan Nasional"
"Dari penafsiran secara sistematis, Mahkamah berpendapat nilai yang diusulkan para pemohon untuk diakomodasi sebagai tafsir kepahlawanan yaitu keberanian, keperkasaan, dan kerelaan berkorban menjadi bagian tidak terpisahkan dari makna asas dan syarat pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang disebutkan dalam Undang-Undang a quo," jelasnya.
Seperti yang diketahui, mantan Presiden Soeharto lolos dalam seleksi dan dicalonkan sebagai pahlawan dari daerah Jawa Tengah.
Namun para aktivis 98 menolak karena kejahatan-kejahatan yang diduga pernah dilakukan dalam masa pemerintahannya, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan persoalan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Bahkan disebutkan sedikitnya ada tujuh kesalahan Soeharto yang menjadi dasar para aktivis itu menolak pemberian gelar pahlawan itu, yaitu pembantaian massal pada 1965 sebagai efek dari gerakan 30 September, Petrus (pembunuhan misterius) pada 1981 terhadap orang yang dianggap penjahat kambuhan, keterlibatan dalam kasus Tanjung Priok, pemberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal sehingga yang menentang dianggap sebagai garis keras, penculikan dan pemenjaraan aktivis mahasiswa, mengguritanya KKN, hingga kepada operasi militer di Lampung, Aceh, Papua, dan Timor Timur.